Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal memberikan keterangan kepada wartawan baru-baru ini.

Padang,  Beritaone–Perumda Air Minum Kota Padang terus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Pascabencana perusahaan daerah milik Pemko Padag tersebut menggratiskan air kepada pelanggan terdampak yang belum teraliri air untuk tagihan Januari 2026. Kemudian juga membantu masyarakat nonpelanggan dengan air tangki.

Selain itu Perumda AM juga membebaskan tagihan air bagi rumah ibadah sepanjang Januari hingga Desember 2026. Ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan keagamaan kepada masyarakat di Kota Padang.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 2 Tahun 2026. Program ini memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung aktivitas ibadah masyarakat Kota Padang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, perusahaan tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Perumda AM hadir bukan sekadar penyedia air minum, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Kota Padang,” ujar Hendra Pebrizal Rabu, (11/2).

Ia menyebut, air memiliki peran penting dalam menunjang kebersihan dan kekhusyukan beribadah. Karena itu, perusahaan memandang dukungan terhadap rumah ibadah sebagai langkah strategis dan bernilai ibadah.

“Kami ingin membantu meringankan beban operasional rumah ibadah agar pengurus lebih fokus pada pelayanan dan pembinaan umat,” katanya.

Program pembebasan rekening berlaku bagi masjid, mushala gereja, vihara, pura, dan klenteng dengan pemakaian maksimal 250 meter kubik per bulan.

Perumda Air Minum Kota Padang juga memberikan pembebasan tagihan bagi mushala dengan batas pemakaian maksimal 200 meter kubik per bulan.

Hendra menjelaskan kebijakan ini tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab penggunaan air.

“Apabila pemakaian melebihi batas maksimal, maka yang dibayarkan hanya kelebihan dari batas tersebut,” tegas Hendra Pebrizal.

Ia juga meminta rumah ibadah yang masih memiliki tunggakan atau berstatus nonaktif segera menyelesaikan kewajibannya agar dapat menikmati program ini.

“Rumah ibadah yang menunggak harus melunasi terlebih dahulu agar pembebasan rekening ini bisa diberlakukan,” tutup Hendra Pebrizal. (yan)

Lomba: Penampakan nasi goreng dari peserta lomba nasi goreng beras pulen yang digelar BI Sumbar di pelataran parkir BI Sumbar Minggu (8/2) sedang dinilai juri. 

Padang, Beritaone---Guna menggerakkan ekonomi Sumbar, Bank Indonesia Sumbar menggelar kegiatan Daun Ramadhan Fest. Kegiatan ini bakal dilaksanakan selama bulan Ramadhan nanti.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohammad Abdul Majid Ikram mengatakan, program Daun Ramadhan Festival adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriyah.

"Ada berbagai kegiatan yang pada intinya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa harga beras lagi tinggi sehingga kalau bisa mengkonsumsi beras yang lebih murah. Hari ini kami mengadakan lomba masak nasi goreng beras pulen yang harganya lebih terjangkau dibandingkan harga beras lokal  Sumatera Barat," ujar Majid kepada wartawan usai pembukaan Daun Ramadhan Fest di pelataran parkir Kantor Bank Indonesia Sumbar Jalan Sudirman, Minggu (8/2).

Selain itu, kata Majid, ada juga beberapa program yang akan dilaksanakan Bank Indonesia Sumbar dalam pekan ini. Yakni berupa S Sekolah Lapang melatih UMKM dan petani yang terdampak bencana Hidrometeorologi akhir November 2025 lalu agar bisa bangkit kembali.

"Insya Allah besok hari Senin sampai Selasa kami akan mengadakan Sekolah Lapang di Kabupaten Solok. Kami akan melatih para UKM dan petani yang terdampak bencana agar bisa bangkit  bercocok tanam kembali," ujarnya.

Sebelumnya BI Sumbar juga sudah melaksanakan Sekolah Lapang di Kabupaten Agam dan Tanahdatar.

Tak hanya itu, kata Majid, pihaknya dalam dua pekan ini juga melatih juru sembelih hewan (juleha) di Sumbar.

"Kami mendapat informasi masih banyak juru potong unggas, sapi maupun kambing yang belum memilki sertifikasi halal. Artinya mereka belum memotong secara halal. Kami akan melatih sekitar 20 orang lebih juru sembelih agar mereka memiliki kemampuan memotong secara halal," ucapnya.

Program lainnya, lanjut Majid, adalah wakaf produktif yakni tanam pohon bersama pondok pesantren agar masyarakat cinta lingkungan dan mau berwakaf.

"Termasuk program generik yang dilakukan selama Ramadhan seperti penukaran uang, operasi pasar khusus komoditas yang berpotensi naik selama bulan Ramadhan," pungkasnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Andy Setyo Biwado 

Padang, Beritaone—Bank Indonesia Sumbar merilis, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat bulan Januari 2026 mengalami deflasi -1,15% (mtm). Deflasi tersebut lebih dalam dari wilayah lain yang terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera Utara bahkan terdalam secara nasional.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Andy Setyo Biwado mengatakan, deflasi yang dalam ini didukung oleh semakin membaiknya pasokan ditopang oleh respons aktif pemerintah untuk mengakselerasi recoverydampak bencana diantaranya melalui perbaikan saranatransportasi/distribusi serta kebijakandiskon tarif PAM.

Lebih spesifik, menurut kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile foods),deflasi didorong oleh penurunan harga komoditas hortikultura terutama cabai merah dan bawang merah. “Penurunan harga komoditas hortikultura terjadiseiring normalisasi pasokan dari sentra produksi lokal serta masuknya pasokan dari Sumatera Utara dan Jawa.Deflasi lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya inflasi pada beberapa komoditas pangan seperti beras dan tomat, dipengaruhi oleh faktor musiman serta terdampaknya sebagian lahan pertanian akibat bencana,” ujarnya dalam keterangan pers Rabu (7/2).

Menurut kelompok Harga yang Diatur Pemerintah (administerd price), kebijakan pemerintah Kota Padang untuk memberikan diskon 50% tarif PAM memberikan sumbangan deflasi -0,12%.Sejalan dengan itu, berangsur normalnya lalu lintas dan jalur transportasi membawa dampak penurunan tarif angkutan antar kota 17,22% (mtm) dan memberikan andil deflasi 0,05%.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada Januari 2026 terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar secara bulanan dengan andil 0,13% (mtm), diikuti oleh tomat, beras, ikan nila, dan ikan asin teri.

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam sebesar -1,84% (mtm), diikuti oleh Kota Padang (-1,02%), Kabupaten Dharmasraya (-0,92%), dan Kota Bukittingi (-0,73%). Deflasi yang cukup dalam di Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura.

Meski demikian secara tahunan, Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2026 masih mengalami inflasi di atas sasaran nasional. Inflasi Sumbar tercatat sebesar 3,92% (yoy), dipengaruhi oleh faktor low-base effect, terutama akibat penerapan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025. Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan harga mobil sebagai dampak pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah. Pada sisi lain, harga komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai rawit masih relatif tinggi meskipun telah menunjukkan tren perbaikan dibandingkan akhir tahun 2025.

Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.

“Ke depan, inflasi tahunan Sumatera Barat masih dihadapkan pada sejumlah risiko, antara lain risiko low-base effect, peningkatan permintaan pangan strategis menjelang Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah, serta berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan depresiasi nilai tukar rupiah.Oleh karena itu, sinergi pengendalianinflasi TPID akan terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” ujarnya (yan).