Pasar
Murah: Pojok Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kubumarapalam Padang
digelar BI Sumbar kolaborasi Pemko Padang dan Bulog Sumbar untuk pengendalian
harga pada Ramadhan lalu.
Padang, Beritaone—Biasanya
pada momen Idul Fitri lazim terjadi inflasi seiring meningkatnya permintaan
masyarakat. Namun berbeda dengan Idul Fitri 1447 Hijriah ini. fnflasi Sumbar justru
mengalami penurunan tajam. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat
pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Menurun
signifikan dibandingkan bulan sebelumnya serta lebih rendah dari inflasi
nasional yang tercatat 0,41% (mtm).
Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan
inflasi terutama dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga
selama periode Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri
2026. “Upaya pengendalian harga yang dilakukan
antara lain sidak pasar, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang
berhasil menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran
distribusi pangan strategis,” ucapnya dalam pres relis yang diterima Rabu (2/4).
Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari–Maret 2026 Sumatera
Barat mencatat deflasi sebesar 0,82% (ytd) dan secara tahunan inflasi tercatat
sebesar 3,37%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).
Majid
menyebutkan, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama bersumber dari kelompok
makanan, minuman dan tembakau. Hhususnya kenaikan harga daging ayam ras,
jengkol, dan ikan tongkol seiring peningkatan permintaan masyarakat selama
Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Secara bulanan, daging ayam ras tercatat
mengalami inflasi 3,35% (mtm), jengkol 22,24% (mtm), dan ikan tongkol 8,94%
(mtm). Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 1 Maret
2026 turut memberikan tekanan inflasi, tercermin dari inflasi bensin sebesar
0,68% (mtm).
Namun
demikian, lanjutnya, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi
pada sejumlah komoditas pangan utama seiring membaiknya pasokan dan distribusi.
Harga cabai merah mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -11,12% (mtm),
disusul bawang merah sebesar -3,06% (mtm) dan beras sebesar -0,38% (mtm),
didukung oleh optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pasar Murah (GPM), serta
pemenuhan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). “Selain itu, penurunan
harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode
HBKN mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91% (mtm) dan angkutan
udara sebesar -9,92% (mtm). Inflasi juga tertahan oleh deflasi tomat sebesar
-24,90% (mtm) seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi,” ujarnya.
Majid
menambahkan, secara spasial, perkembangan harga antar kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 cukup bervariasi. Inflasi bulanan
tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,44% (mtm), diikuti oleh
Kota Bukittinggi yang mencatat inflasi sebesar 0,16% (mtm). Sebaliknya, Kota
Padang dan Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi masing-masing sebesar
-0,02% (mtm) dan -0,05% (mtm), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga
emas perhiasan dan komoditas hortikultura seiring dengan normalisasi pasokan
baik dari dalam maupun antarwilayah.
Dengan
perkembangan tersebut, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026
tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan
kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Tekanan inflasi
tahunan terutama bersumberpada low-base effect kenaikan harga emas perhiasan,
daging ayam ras, dan beras, serta kenaikan harga mobil seiring pemberlakuan
opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), di tengah berlanjutnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Di sisi
lain, inflasi tahunan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan,
seperti cabai merah, kentang, dan bawang merah, sejalan dengan perbaikan
pasokan.
Untuk
mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi
Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, fasilitasi
pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka akselerasi
rekonstruksi pascabencana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting
(HLM) TPID, Rapat Koordinasi Teknis TPID dan Focus Group Discussion (FGD) dalam
rangka menjaga stabilitas harga pascabencana, dntensifikasi Operasi Pasar dan
Gerakan Pangan Murah (GPM) dan lainnya.
“Inflasi
Sumatera Barat ke depan diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran
inflasi nasional. Namun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai,
khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik
yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan
pasokan akibat cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi TPID akan terus
diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang
2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” ujarnya (yan).